"Aparat polisi dan prajurit TNI tidak boleh bersentuhan dengan urusan-urusan di luar tupoksi yang diatur UU."
Mahfudz meminta agar oknum pelaku bentrok tidak dilindungi. Dia juga ingin agar indikasi dalam memperebutkan kekuasaan keamanan pada bisnis ilegal/haram di pelosok negeri antara TNI dan Polri harus di selesaikan.
"Tidak bisa dipungkiri kasus-kasus bentrok seperti ini, bermotif persaingan keamanan bisnis haram/ilegal dan harus dikupas habis oleh Pemerintah setempat.
Mahfudz menjelaskan, baik TNI maupun Polri tidak boleh terlibat dalam menganggar melawan hukum.
Mahfudz juga berniat bakal menggelar rapat gabungan antara Komisi I DPR yang membidang pertahanan, luar negeri dan informatika bersama Komisi III DPR bidang hukum guna membahas bentrok antara TNI/Polri yang kerap terjadi. Pihaknya akan memanggil Panglima TNI dan Kapolri untuk ikut aktif menyelesaikan masalah ini.
"Saya akan usulkan raker gabungan komisi I dan III bersama Panglima TNI dan Kapolri jika kasus-kasus seperti ini masih terus berlanjut," pungkasnya.
Mahfudz juga mendesak penegakan disiplin dan hukum wajib dilakukan oleh Panglima TNI dan Kapolri. Hal ini dilakukan untuk beri efek jera agar tak lagi terjadi bentrok serupa.
Polisi Militer juga di minta terus memantau yang terlibat dalam aksi untuk bisa dihukum. Bukan justru dilindungi dan diberi maaf.
"Tidak boleh ada upaya melindungi oknum dari pihak manapun baik TNI maupun Polri dalam penyalahgunaan profesi yang melanggar hukum. Penegakan disiplin dan hukum harus dilakukan dengan tegas," tutur dia.
Diketahui, hanya karena saling pandang, TNI dan Brimob di Batam akhirnya bentrok. Ironisnya, bukan hanya adu fisik, melainkan menggunakan aset negara yakni senjata untuk saling serang antar kedua belah pihak. Persaingan kekuasaan pada bisnis haram/ilegal, yang membuat keduanya saling adu saraf untuk membela bisnis majikan nya.
