“Kami menghormati pernyataan gubernur Aceh terkait pembelian BBM subsidi biosolar dan Pertalite tidak menggunakan barcode,” kata Area Manager Comm, Rel, CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Susanto August Satria dalam keterangannya, Kamis (13/2/2025).
Menurutnya, Pertamina akan berkoordinasi dengan pihak regulator pemerintah pusat terkait wacana Mualem tersebut. Pembelian BBM subsidi menggunakan barcode disebut merupakan suatu mekanisme pencatatan elektronik agar Pertamina dapat melaporkan kepada pemerintah terkait siapa pengguna BBM bersubsidi.
Satria menyebutkan, jumlah kendaraan yang sudah terdaftar dalam program subsidi tepat sasaran BBM Biosolar di Aceh saat ini sebanyak 71.775 kendaraan sedangkan Pertalite sejumlah 150.413 kendaraan. Program barcode disebut dijalankan secara nasional di Indonesia.
“Tujuan utama dalam program ini adalah agar BBM subsidi tepat sasaran sesuai ketentuan aturan dan kuota yang ditetapkan, mencegah serta meminimalisir penyelewengan BBM Subsidi,” jelasnya.
“Hingga saat ini, pelaksanaan program ini di Provinsi Aceh berjalan dengan lancar dan tidak ditemukan kendala bahkan Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang terlebih dahulu menjalankan program subsidi tepat BBM Pertalite,” lanjut Satria.
Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menyampaikan pidato perdananya usai dilantik Mendagri Muhammad Tito Karnavian. Mualem mengaku akan menghapus barcode yang selama ini dipakai untuk mengisi BBM subsidi di SPBU di Tanah Rencong.
Mualem menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna istimewa yang berlangsung di DPR Aceh, Rabu (12/2/2025). Mualem mengaku dirinya dipilih bukan untuk menyusahkan rakyat.
“PR hari ini adalah semua SPBU yang ada di Aceh tidak ada lagi istilah barcode, mohon digaris bawahi semua. Siapa saja yang isi minyak, isi terus,” kata Mualem disambut gemuruh tepuk tangan tamu undangan.
